MENGENAL RUANG LINGKUP KOMISI DALAM DPR RI

Abuazmashare - Apa itu istilah komisi dalam dunia atau ruang lingkup DPR RI - Sering kita mendengar kata kata komisi dalam dalam dunia DPR, miaslnya komisi I komisi II, komisi V dan seterusnya hingga komisi XI semua dalam angaka romawi. Bagi orang awam kata kata komisi identik dengan upah atas pekjerjaan-nya, namun dalam dunia politik khususnya DPR karena yang saya bahas dalam dunia DPR maka arti kata  Komisi ini merupakan suatu alat kelengkapan DPR yang bertugas menagani dalam bidang tertentu menurut pembagian-nya masing masing.

Pada halaman sebelumnya saya telah menulis cara menyampaikan aspirasi dan pengaduan, jika anda tertark ingin mengusulkan sesuatu yang bermanfaat untuk publik silahkan coba saja. Di halaman itu saya tulis secara lengkap dan mudah dipahami.

Sebagaiman kita ketahui pada Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 7 huruf g dan Pasal 12 huruf j Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR menyatakan bahwa DPR dan/atau Anggota DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Istilah komisi dalam duni DPR RI 

Sebelum anda mengadukan masalah maupun sekedar menyampaikan aspirasi sebaiknya anda juga memahami pembagian dan tugas DPR RI menurut ruang lingkup masing masing komisi, pada saat ini ada 11 komisi dalam DPR yang memiliki tugas masing masing

Ruang Lingkup Alat Kelengkapan Dewan

NO.	NAMA KOMISI	RUANG LINGKUP	PASANGAN KERJA
1.	KOMISI I	Pertahanan Luar Negeri Informasi	Kementerian Pertahanan Kementerian Luar Negeri Panglima TNI (Mabes TNI AD, AL dan AU) Kementerian Komunikasi dan Informatika Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Badan Intelijen Negara (BIN) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Radio Republik Indonesia (RRI) Dewan Pers Perum Antara
2.	KOMISI II	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepemiluan Pertanahan dan Reforma Agraria	Kementerian Dalam Negeri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet Lembaga Administrasi Negara (LAN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arsip Nasional RI (ANRI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Ombudsman Republik Indonesia Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
3.	KOMISI III	Hukum HAM Keamanan	Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Hukum Nasional Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) Setjen Mahkamah Agung Setjen Mahkamah Konstitusi Setjen MPR Setjen DPD Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Yudisial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Badan Narkotika Nasional (BNN)
4.	KOMISI IV	Pertanian Perkebunan Kehutanan Kelautan Perikanan Pangan	Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik Dewan Maritim Nasional
5.	KOMISI V	Perhubungan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perhubungan Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan SAR Nasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
6.	KOMISI VI	Perdagangan Perindustrian Investasi Koperasi, UKM dan BUMN Standarisasi Nasional	Departemen Perindustrian Departemen Perdagangan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menteri Negara BUMN Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Standarisasi Nasional (BSN) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
7.	KOMISI VII	Energi Sumber Daya Mineral Riset dan Teknologi Lingkungan Hidup	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Negara Lingkungan Hidup Menteri Negara Riset dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dewan Riset Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Badan Tenaga Nuklir (BATAN) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas PP IPTEK Lembaga EIKJMEN
8.	KOMISI VIII	Agama Sosial Pemberdayaan Perempuan	Kementerian  Agama Kementerian  Sosia RIl Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Amil Zakat Nasional
9.	KOMISI IX	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kependudukan Kesehatan	Departemen Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Obat dan Makanan BNP2TKI PT Askes ( Persero) PT. Jamsostek( Persero)
10.	KOMISI X	Pendidikan Pemusa Olahraga Pariwisata Kesenian Kebudayaan	Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Perpustakaan Nasional
11.	KOMISI XI	Keuangan Perencanaan Pembangunan Nasional Perbankan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Departemen Keuangan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS Bank Indonesia Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank Badan Peengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pusat Statistik Setjen BPK RI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Baca Juga: Bagaimana Prosedur, Mekanisme & Persyaratan melaporkan Oknum Polisi Nakal ke Propam?

Sedikit laporan dari DPR, Sejak awal masa keanggotaan DPR RI 2014-2019 hingga akhir masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015, DPR RI telah menerima surat pengaduan dan aspirasi masyarakat yang dikirim melalui website sebanyak 584 surat.

Dari surat website tersebut, permasalahan Perburuhan/Ketenagakerjaan adalah persoalan yang paling mendominasi pengaduan yang disampaikan pada setiap masa persidangan. Hal ini perlu menjadi perhatian agar Dewan khususnya Komisi IX lebih memberikan perhatian terhadap masalah-masalah perburuhan baik dengan membentuk Panja maupun Tim untuk menyelesaikan berbagai pengaduan tersebut.

Share :